Fajarnews.co, Magelang – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan surat instruksi pada 20 Februari 2025 yang memerintahkan seluruh kader kepala daerah partai tersebut untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini diterbitkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.
Dampak dari instruksi tersebut membuat sejumlah kepala daerah PDI-P memilih untuk tidak mengikuti retreat, yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Namun, beberapa kader tetap hadir, seperti Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma yang sudah mengikuti retreat sejak hari pertama.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan atas situasi ini dengan menegaskan pentingnya retreat sebagai sarana untuk kepentingan rakyat dan koordinasi antar kepala daerah. Tito menekankan bahwa meskipun instruksi partai ada, kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab utama kepada rakyat yang memilih mereka.
Sebagai langkah lanjutan, PDI-P mengutus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri guna memastikan agar 55 kepala daerah PDI-P yang belum hadir bisa mengikuti kegiatan tersebut. Pramono Anung juga memberikan arahan kepada para kader PDI-P untuk bersiaga di sekitar lokasi retreat.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang juga merupakan kader PDI-P, mengungkapkan bahwa keputusan partainya menunda keikutsertaan dalam retreat ini didasari oleh perjuangan untuk keadilan hukum yang lebih substansial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2025/02/23/06594271/drama-retreat-kader-pdi-p-berlanjut-mendagri-singgung-tanggung-jawab-pada?page=1
Penulis : Arnelya NL
