Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kukar dan Gedung DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik yang dinilai terdampak tekanan fiskal.
Aksi yang mengusung tema Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026 itu menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai memengaruhi realisasi sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan melalui APBD 2026.
Ketua HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan pihaknya menilai berbagai program prioritas pemerintah belum dapat berjalan sesuai harapan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar target pembangunan tidak semakin tertunda.
“Yang kami lakukan hari ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Kami melihat implementasi Kukar Idaman Terbaik belum berjalan maksimal karena kondisi anggaran daerah yang sedang stagnan,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif memperjuangkan hak-hak fiskal Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memperberat kondisi keuangan daerah.
“Sebagus apa pun program pemerintah, kalau anggarannya tidak tersedia tentu sulit direalisasikan. Karena itu pemerintah daerah harus lebih tegas memperjuangkan hak Kutai Kartanegara kepada pemerintah pusat,” tegas Zulhansyah.
Selain meminta langkah lebih serius dari pemerintah daerah, HMI juga mendorong anggota DPR RI asal Kalimantan Timur serta DPRD Kukar ikut mengawal penyaluran dana yang menjadi hak daerah agar berbagai program pembangunan tidak kembali mengalami hambatan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengakui kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang mengalami tekanan. Ia menyebut penundaan penyaluran dana dari pemerintah pusat ikut berdampak terhadap perekonomian daerah maupun pelaksanaan pembangunan.
“Kita memahami bersama kondisi Kutai Kartanegara saat ini memang sedang menghadapi tekanan fiskal. Dampaknya bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Abdul Rasid, masih terdapat dana daerah yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat. Apabila dana tersebut segera diterima, ia meyakini pelaksanaan program pembangunan dapat kembali berjalan lebih optimal.
“Ada hampir Rp300 miliar yang sampai sekarang belum disalurkan. Kalau dana itu segera masuk, saya yakin kondisi daerah akan jauh lebih baik,” ucapnya.
Ia berharap proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 tetap dapat direalisasikan karena dinilai mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Abdul Rasid juga mengajak perusahaan yang beroperasi di Kukar turut memberikan kontribusi melalui penyediaan kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Muhamad Iriyanto, mengakui tantangan fiskal tidak hanya dialami Kutai Kartanegara, tetapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Memang saat ini kita menghadapi kesulitan fiskal. Karena dana terbatas sementara kebutuhan pembangunan cukup banyak, maka pemerintah harus menentukan program-program yang menjadi prioritas utama,” jelas Iriyanto.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah penyesuaian agar program prioritas tetap dapat berjalan meski kemampuan fiskal sedang menurun. Pemerintah juga berharap kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga pelaksanaan pembangunan dapat kembali berlangsung secara optimal.
