Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Kamis (19/03/2026) – Keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajukan pinjaman sebesar Rp 820 miliar ke Bankaltimtara mendapat tanggapan dari kalangan mahasiswa. Ketua PC PMII Kukar, Junaidi, menilai kebijakan tersebut sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak rekanan.
Pinjaman itu diketahui dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor atas pekerjaan proyek tahun anggaran 2025 yang telah rampung.
Junaidi menyebut langkah tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga kepercayaan mitra kerja serta menuntaskan kewajiban yang telah jatuh tempo. Menurutnya, hal ini penting untuk mempertahankan kredibilitas pemerintah di mata dunia usaha.
“Ini menunjukkan itikad baik pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga, sekaligus menjaga hubungan profesional dengan rekanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelunasan utang kepada kontraktor menjadi faktor krusial agar iklim investasi dan pembangunan di Kukar tetap berjalan lancar tanpa hambatan kepercayaan.
Meski demikian, Junaidi mengingatkan agar kebijakan pinjaman tersebut dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya transparansi terkait mekanisme pinjaman, mulai dari peruntukan dana, skema pengembalian, hingga dampaknya terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas konsekuensi dari kebijakan tersebut, terutama terkait potensi beban fiskal di masa mendatang.
“Semua harus disampaikan secara terbuka, baik penggunaan anggaran maupun perencanaan pengembalian, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pengelolaan dana pinjaman dilakukan secara cermat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam keuangan daerah. Tanpa perencanaan yang matang, pinjaman tersebut berisiko menjadi tekanan tambahan bagi APBD.
Junaidi juga mendorong pemerintah daerah menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai Kukar memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan agar ke depan tidak terlalu bergantung pada skema pembiayaan melalui pinjaman.
“Ke depan, PAD harus diperkuat agar daerah punya kemampuan lebih mandiri dalam membiayai pembangunan,” katanya.
Ia pun menegaskan pentingnya pengembangan sektor-sektor unggulan secara terencana guna meningkatkan penerimaan daerah. Dengan begitu, ruang fiskal pemerintah akan lebih sehat dan tidak terbebani oleh kewajiban utang.
Junaidi berharap langkah yang diambil saat ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang lebih berkelanjutan.
“Harapannya, pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin sehat, mandiri, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
