Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan aset desa yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Juni 2025, di Hotel Haris Samarinda. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan perangkat desa dari sejumlah kecamatan. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola administrasi dan pemanfaatan aset agar lebih tertib serta transparan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait manajemen aset yang masih perlu dibenahi. Ia menyebut bahwa meskipun keuangan desa telah dikelola dengan cukup baik, namun pencatatan dan pelaporan aset masih belum optimal. “Kami ingin agar aset desa tidak hanya terdata, tetapi juga dikelola secara profesional,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).
Menurut Arianto, pemerintah desa sebenarnya telah difasilitasi dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADE) yang bisa digunakan baik secara daring maupun luring. Namun ia mendorong agar seluruh desa mulai beralih menggunakan sistem online sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Dengan penerapan sistem digital, diharapkan pengelolaan aset menjadi lebih akurat dan mudah diaudit.
Ia menekankan bahwa keuangan dan aset merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dalam tata kelola pemerintahan desa. Ketika dana desa digunakan untuk pembangunan atau pembelian sarana tertentu, hasilnya otomatis menjadi aset desa yang wajib dicatat. “Kalau desa membangun gedung atau membeli lahan, itu bukan sekadar proyek, tapi investasi jangka panjang yang harus bisa memberi manfaat,” terangnya.
Arianto menambahkan bahwa aset desa semestinya tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga bisa memberi nilai ekonomi. Misalnya, fasilitas seperti gedung serbaguna atau lapangan dapat disewakan sebagai tambahan pendapatan desa, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan. “Jangan sampai aset hanya dibangun lalu dibiayai terus untuk perawatan tanpa memberi hasil,” tegasnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa pelaksanaan bimtek tahun ini belum bisa menjangkau seluruh desa di Kukar. Dari total 193 desa, baru 56 yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini karena keterbatasan anggaran. DPMD berencana menambah kuota pelatihan pada perubahan anggaran berikutnya agar pemerataan kapasitas desa dapat tercapai.
Selain fokus pada pengelolaan aset, DPMD Kukar juga tengah melakukan pendampingan penyusunan dokumen etnografi desa sebagai bagian dari penguatan identitas sosial budaya. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya basis data dan memperkuat karakter tiap desa di Kukar. “Kami ingin membangun desa yang kuat, baik secara administrasi maupun dari sisi sosial budaya dan ekonomi,” tutup Arianto.
Adv/DPMDKukar
