Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Desa Kota Bangun 2 tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan warganya. Mulai tahun 2026, kebutuhan pokok terutama beras akan dikelola langsung oleh koperasi desa bersama BUMDes. Kepala Desa Kota Bangun 2, Joko Purnomo, menegaskan kebijakan ini penting untuk menjamin ketersediaan sekaligus keterjangkauan pangan.
Menurut Joko, sistem pengelolaan ini akan membuat distribusi kebutuhan pokok lebih efisien dan merata di tingkat masyarakat. “Nantinya koperasi desa akan mengelola kebutuhan pokok warga, khususnya beras, agar bisa stabil dan lebih mudah diakses,” jelasnya, Kamis (11/09/2025).
Ia menilai, peran koperasi akan sangat vital untuk menahan lonjakan harga beras. Melalui mekanisme ini, harga bisa tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani biaya tinggi. Selain itu, distribusi yang tertata diharapkan mampu menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali.
Di sisi lain, pemerintah desa juga menyoroti kesulitan petani dalam memenuhi sarana produksi. Joko mengatakan, keberadaan koperasi dan BUMDes bisa mempermudah akses petani terhadap pupuk maupun kebutuhan pertanian lainnya tanpa aturan berbelit. “Kami ingin petani tidak lagi terbebani aturan yang memberatkan saat mengakses pupuk atau kebutuhan lain,” tambahnya.
Program ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Petani akan lebih mandiri, sementara BUMDes akan diperluas perannya tidak hanya di bidang pangan, melainkan juga dalam membantu distribusi hasil panen masyarakat.
Kebijakan tersebut, menurut Joko, akan menjadikan Desa Kota Bangun 2 lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan. Ia menegaskan ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi desa.
Dengan sinergi antara petani, koperasi, dan BUMDes, pemerintah desa optimis ketahanan pangan bisa tercapai. “Kalau dikelola bersama, hasilnya akan lebih kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Adv/DPMDKukar
