Fajarnews.co,Samarinda – Wali Kota Samarinda yang juga kader Partai Gerindra, Andi Harun, angkat bicara terkait polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengenai pengangkatan Hijrah sebagai tim ahli gubernur yang disebut sebagai hak prerogatif. Pernyataan tersebut sebelumnya disamakan dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan kepresidenan oleh Prabowo Subianto.
Tanggapan itu disampaikan Andi Harun saat ditemui di Anjungan Karangmumus, Balaikota Samarinda, Jumat (1/5/2026). Ia mengaku baru mengikuti perkembangan isu tersebut setelah ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk respons dari sejumlah kader Gerindra terhadap pernyataan Rudy Mas’ud dalam konferensi pers.
Menurut Andi Harun, langkah Rudy Mas’ud untuk menyampaikan permintaan maaf patut diapresiasi sebagai bentuk itikad baik. Namun demikian, ia menilai masih ada kekurangan pada substansi permintaan maaf tersebut. Pasalnya, dalam pernyataan awal Rudy secara langsung menyebut nama Hashim dan Prabowo, sementara dalam klarifikasi berikutnya permintaan maaf disampaikan secara umum kepada pemimpin nasional.
Ia menyampaikan bahwa dirinya menghormati sikap Gubernur yang telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang sempat mengaitkan sorotan publik terhadap hubungan keluarga dengan perbandingan antara Hashim dan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Andi Harun menilai penggunaan diksi yang terlalu umum membuat sebagian kader Gerindra menganggap permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya bersifat personal. Karena itu, ia menyarankan agar permintaan maaf disampaikan secara langsung kepada Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto guna meredam polemik yang berkembang.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menenangkan reaksi kader Gerindra, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menunjukkan sikap terbuka dan berbesar hati di tengah sorotan publik.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa dirinya tidak melihat adanya niat buruk dari pernyataan Rudy Mas’ud. Hanya saja, karena persoalan tersebut telah meluas dan menjadi perhatian publik, masyarakat tidak hanya menilai dari niat, tetapi juga dari bentuk tanggung jawab serta ketulusan dalam menyikapi persoalan.
Ia berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik agar situasi kembali kondusif dan tidak berlarut-larut, baik di internal partai maupun di ruang publik.
