Fajarnews.co, SAMARINDA – Koalisi Gratispol Watch kembali menyampaikan surat tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Pendidikan Gratispol, Selasa (30/6/2026). Penyampaian tuntutan dilakukan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman serta BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman.
Selain menyerahkan surat tuntutan, koalisi juga menyerahkan risalah serta rekomendasi kebijakan yang disusun LBH Samarinda mengenai evaluasi pelaksanaan Pendidikan Gratispol kepada Pemprov Kaltim.
Humas LBH Samarinda menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya mengajukan permohonan audiensi dengan tujuan bertemu langsung Gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, koalisi tidak bersedia melakukan audiensi apabila tidak dihadiri langsung oleh gubernur.
“Tadi hanya kembali mengirim tuntutan kami bersama BEM FISIP dan BEM FH Unmul, termasuk menyerahkan risalah dan rekomendasi kebijakan Pendidikan Gratispol dari LBH Samarinda ke Pemprov Kaltim. Permohonan kami sedari awal terkait audiensi tujuannya kepada Gubernur Kaltim secara langsung. Selain gubernur, kami menolak,” ujar Humas LBH Samarinda.
Dalam surat tuntutannya, Koalisi Gratispol Watch meminta Gubernur Kalimantan Timur segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap desain dan tata kelola program Pendidikan Gratispol. Koalisi menilai berbagai persoalan yang muncul bukan sekadar insiden teknis, melainkan menunjukkan adanya masalah struktural dalam pelaksanaan program.
Koalisi juga mengajukan empat tuntutan utama, yakni pemulihan hak seluruh mahasiswa yang dirugikan, audit dan perbaikan total tata kelola program, permintaan maaf terbuka dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dugaan pelanggaran sistemik, serta komitmen menghadirkan kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Hingga berita ini ditulis, Koalisi Gratispol Watch masih menunggu respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait permohonan audiensi langsung dengan Gubernur untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam program Pendidikan Gratispol.
