Fajarnews.co, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan tahun depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Samarinda hingga 49 persen. Anggaran yang semula mencapai Rp2,7 triliun kini hanya sekitar Rp1,3 triliun.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengakui pemangkasan tersebut berdampak langsung pada kemampuan belanja daerah tahun anggaran 2026. Ia menyebut, sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Namun, Pemkot berkomitmen agar kualitas layanan publik tidak menurun.
“Kita tidak ingin pemangkasan ini berdampak besar. Kapasitas pelayanan publik harus tetap prima,” ujar Andi usai menghadiri Rapat Koordinasi Program Pembangunan 2026 di Hotel Mercure Samarinda, baru-baru ini.
Andi menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi pemerintah kota dalam menghadapi kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengungkapkan, ruang fiskal Samarinda ikut menyusut hingga sekitar 35–40 persen akibat kebijakan tersebut.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot menyiapkan kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran di seluruh perangkat daerah. Beberapa pos belanja yang akan dikurangi antara lain konsumsi rapat di Sekretariat Kota dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembatasan perjalanan dinas hingga 90 persen. Perjalanan luar daerah hanya diizinkan untuk kegiatan mendesak dan berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
“Ketika pendapatan menurun, selera dan keinginan belanja juga harus ditekan,” tegas Andi. Ia menambahkan, prinsip efisiensi harus menjadi budaya baru dalam birokrasi Pemkot Samarinda, bukan sekadar respons sementara terhadap pengetatan anggaran. “Kita ingin membangun pemerintahan yang hemat, efisien, dan berorientasi hasil,” pungkasnya.
