Fajarnews.co, Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan perkembangan. Delapan pemerintah daerah telah menyelesaikan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah permanen yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kesiapan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kementerian Sosial dan perwakilan delapan daerah yang berlangsung di Jakarta. Dengan rampungnya proses penyiapan lahan, proyek pembangunan fisik sekolah kini memasuki tahap berikutnya.
Delapan wilayah yang telah menyatakan kesiapan meliputi Kabupaten Tanggamus, Tangerang, Toba, Kudus, Malaka, Nias Selatan, Kolaka Utara, dan Mimika. Masing-masing daerah telah menyiapkan lahan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk proses pengukuran dan verifikasi teknis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan dan mengusulkan calon kepala sekolah, sementara pembangunan fasilitas didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kolaborasi tersebut juga mencakup pengawasan pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Sejumlah daerah melaporkan progres yang berbeda-beda. Kabupaten Tanggamus menyatakan lahan telah siap digunakan, sementara Kabupaten Mimika telah menyediakan area sekitar delapan hektare dan menunggu proses peninjauan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Di Kabupaten Kudus, penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak sehingga berhasil menyiapkan kawasan sekitar 10 hektare untuk pembangunan sekolah. Adapun Kabupaten Toba masih menunggu tindak lanjut karena proses verifikasi terdampak kondisi bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Saat ini puluhan titik sekolah permanen telah memasuki tahap akhir pembangunan, dan tambahan delapan lokasi baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penerimaan siswa.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme penjangkauan langsung oleh pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi pihak tertentu. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen pemerataan pendidikan sekaligus upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
