Fajarnews.co,Jakarta – Aktivis nasional sekaligus pendiri Kontra Narasi, Sandri Rumanama, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang dinilainya menyerang secara tidak proporsional Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Sandri menilai Gatot keliru memahami pernyataan Kapolri saat rapat dengan Komisi III DPR RI, khususnya terkait frasa “sampai titik darah penghabisan”.
Menurut Sandri, pernyataan tersebut telah dipelintir dan dijadikan alat propaganda yang justru berpotensi memecah soliditas antar-institusi negara. “Saya melihat Pak Gatot tidak memahami substansi persoalan, atau memang ada kecenderungan membangun narasi pembangkangan. Yang disampaikan berulang kali selalu propaganda semacam itu,” kata Sandri di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Aktivis berdarah Melanesia Maluku itu menegaskan, ungkapan Kapolri tidak dapat dimaknai sebagai sikap melawan atau membangkang terhadap Presiden. Sebaliknya, ia menilai upaya membenturkan Polri dengan institusi negara lain justru merupakan bentuk pembangkangan yang nyata, sekaligus mencerminkan absennya etika loyalitas terhadap negara dan kepala pemerintahan.
Sandri, yang juga menjabat Direktur Haidar Alwi Institut, kemudian memaparkan dua alasan utama yang menurutnya menunjukkan loyalitas penuh Kapolri kepada Presiden. Pertama, Kapolri secara konsisten berada di garis depan dalam menggerakkan institusi Polri untuk mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah.
Ia mencontohkan keterlibatan aktif Polri dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Januari 2026, sebanyak 1.160 unit SPPG telah beroperasi di berbagai Polres di seluruh Indonesia, melampaui target awal. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada keamanan pangan dan pemenuhan nutrisi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.
Selain itu, Polri juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan panen raya jagung serentak di sejumlah daerah pada awal 2026. Kegiatan tersebut melibatkan personel kepolisian, petani, serta pemerintah daerah, dengan kontribusi produksi mencapai jutaan ton sepanjang 2025–2026. Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga stok pangan, menekan gejolak harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Poin kedua, Sandri menilai Kapolri mampu menerjemahkan kehendak politik Presiden ke dalam kebijakan dan kerja institusional Polri. Ia menyebut Kapolri berperan sebagai “indra pemerintah” yang memastikan arah kebijakan Presiden dapat dijalankan secara efektif di tubuh kepolisian.
Sebagai contoh, ketika Presiden mendorong reformasi dan penguatan kapabilitas Polri agar mampu bertransformasi sebagai institusi negara modern, Kapolri merespons dengan membentuk Tim Transformasi Polri. Tim ini berfungsi mendukung Tim Reformasi Polri bentukan Presiden dalam mempercepat pembenahan internal dan peningkatan kinerja kelembagaan.
“Loyalitas Kapolri ini nyaris tanpa batas. Polri selalu berada di garda terdepan dalam menerjemahkan kehendak politik dan kebijakan Presiden,” ujar Sandri.
Ia juga menegaskan sikap Polri yang menolak penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian tertentu merupakan cerminan posisi Polri sebagai alat negara dan alat pemerintah yang setia kepada Presiden. Menurutnya, penolakan tersebut dilandasi keinginan menjaga kekuatan institusi negara sekaligus mencegah pelemahan otoritas Presiden.
Sumber : CNA
