Fajarnews.co, Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, berbagai program bantuan direncanakan lebih banyak disalurkan dalam bentuk transfer tunai langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut nilai bantuan yang diterima penerima manfaat diperkirakan rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang setelah berbagai skema bansos dikonsolidasikan dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.
Transformasi tersebut akan didukung oleh pengembangan Digital Single ID, sebuah sistem identitas digital nasional yang dirancang untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan lebih tepat sasaran.
Menurut Luhut, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan membantu pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, bantuan sosial maupun bantuan tunai dapat diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.
Pemerintah menargetkan sistem Digital Single ID mulai dapat digunakan secara bertahap pada akhir tahun 2026 setelah melalui serangkaian uji coba di berbagai daerah.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran bansos, pemerintah juga sedang mengkaji perubahan kebijakan subsidi. Jika selama ini subsidi banyak diberikan melalui barang atau komoditas tertentu, ke depan bantuan berpotensi diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana tunai.
Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara karena penerima bantuan dapat teridentifikasi secara lebih jelas melalui sistem digital yang terintegrasi.
Tak hanya untuk bansos, Digital Single ID juga akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Saat ini pemerintah masih melakukan tahap uji coba di puluhan kabupaten dan kota. Salah satu teknologi yang sedang diuji adalah sistem pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas dan kelayakan penerima bantuan secara real time.
Pemerintah berharap digitalisasi layanan sosial ini dapat menjadi fondasi baru dalam menciptakan program bantuan yang lebih transparan, akurat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia.
