Thomas Djiwandono Disepakati Jadi Deputi Gubernur BI, Isu Independensi Ikut Disorot

redaksi

Fajarnews.co, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal komisi usai tiga kandidat memaparkan visi dan programnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Selain Thomas, dua nama lain yang mengikuti proses seleksi adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas teknis yang kuat, namun dukungan politik fraksi-fraksi DPR akhirnya mengerucut pada Thomas.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan delapan fraksi yang ada di komisi telah mencapai kesepakatan bersama. Hasil keputusan itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan secara resmi, menggantikan Juda Agung yang sebelumnya mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

Menurut Misbakhun, kemampuan Thomas membangun penerimaan lintas fraksi menjadi salah satu faktor penting. Selain itu, gagasan kebijakan yang ia tawarkan dianggap relevan dalam menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi ke depan. Ia juga menekankan bahwa proses politik memang menuntut konsolidasi agar arah kebijakan berjalan selaras.

Penunjukan ini sekaligus menempatkan Thomas—yang akrab disapa Tommy—di posisi strategis di bank sentral. Sejumlah pengamat menilai jabatan Deputi Gubernur bisa menjadi pijakan penting menuju kursi Gubernur BI di masa mendatang, mengingat masa jabatan Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2028. Jejak sejarah keluarga pun ikut disorot, karena ayah Thomas, Soedradjad Djiwandono, pernah memimpin BI pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, latar belakang keluarga Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto memunculkan perbincangan publik soal potensi gangguan terhadap independensi BI. Menanggapi hal tersebut, Thomas menegaskan bahwa pendekatan kebijakan yang ia bawa justru menempatkan independensi bank sentral sebagai prinsip utama.

Ia memperkenalkan kerangka strategi bertajuk GERAK yang mencakup lima fokus, yakni penguatan tata kelola kebijakan yang kredibel, peningkatan efektivitas kebijakan, penguatan ketahanan sistem keuangan, percepatan sinergi fiskal–moneter–sektor keuangan, serta kelanjutan transformasi keuangan. Menurutnya, kelima aspek itu dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pendekatan adaptif.

Thomas menegaskan seluruh strategi akan dijalankan secara hati-hati, terukur, dan tetap dalam mandat BI sebagai lembaga independen. Ia juga menyoroti langkah pribadinya untuk menjaga jarak dari aktivitas politik praktis. Ia mengungkap telah mundur dari posisi Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi bukan lagi anggota partai tersebut per 31 Desember 2025.

Langkah itu, katanya, merupakan bentuk komitmen profesional sekaligus penegasan bahwa tugas di bank sentral harus dijalankan tanpa intervensi politik. Dengan keputusan DPR yang tinggal menunggu pengesahan paripurna, Thomas bersiap memasuki babak baru peran strategis di jantung kebijakan moneter Indonesia.

Sumber : CNA

Related Post

Tinggalkan komentar