Mahasiswa Kukar Ngumpul di DPRD, Tolak Revisi UU Pilkada!

redaksi

Foto: Suasana di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Tenggarong, pada Jumat pagi (23/8/2024).
Foto: Suasana di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Tenggarong, pada Jumat pagi (23/8/2024).

Kutai Kartanegara – Kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terpantau ramai banget. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi berkumpul untuk melakukan aksi menolak revisi UU Pilkada yang lagi dibahas DPR RI.

Mahasiswa yang hadir ini nggak main-main. Mereka bawa spanduk dan nyuarain aspirasi masyarakat dengan lantang. Mereka meminta semua pihak, termasuk para anggota DPR RI, untuk dapat mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja keluar pada 20 Agustus 2024 kemarin.

Keputusan itu mengatur soal ambang batas pencalonan kepala daerah, dan mahasiswa pengen banget hal itu dihormati, nggak usah diutak-atik lagi.

Di tengah aksi itu, beberapa anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara turun langsung untuk menemui mahasiswa. Ada Masniyah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan sementara, lalu ada Junaidi yang jadi Sekretaris Fraksi, serta Asdar selaku Wakil Ketua Sementara Fraksi Golkar.

Ketiga perwakilan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini pun berbincang dengan para mahasiswa, dan Junaidi setuju dengan semua yang disuarakan oleh mahasiswa.

“Kami menolak tegas dan mengutuk proses politik yang terjadi di pemerintah pusat,” kata Junaidi. Pokoknya, mereka nggak setuju sama rencana revisi UU Pilkada yang lagi diusulin DPR RI.

Tapi, nggak semua mahasiswa puas dengan itu. Muhammad Alfian, yang jadi Koordinator Lapangan aksi itu, mengatakan meski Fraksi PDI Perjuangan sudah menyatakan dukungan mereka, fraksi lain seperti Golkar dan PKS masih belum memberikan sikap tegas.

“Fraksi PDI Perjuangan jelas mendukung kami, tapi yang lain seperti Golkar dan PKS masih rapat-rapat dulu,” bebernya.

Aksi ini juga sekaligus bagian dari gerakan yang lebih besar, “Darurat Indonesia.” Gerakan ini muncul karena rencana revisi UU Pilkada yang dinilai nggak sesuai sama putusan MK.

Mahasiswa dan masyarakat umum merasa jika revisi ini bisa merugikan demokrasi dan membuat proses pemilihan kepala daerah jadi nggak fair.

Nah, mahasiswa Kutai Kartanegara ini sudah kasih contoh keren banget. Mereka nggak cuma ngomong doang, tapi bener-bener turun ke jalan buat bela demokrasi.

Sekarang, bola ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka harus dengerin suara rakyat dan mahasiswa. Jangan sampai aspirasi mereka dianggap angin lalu, karena mereka cuma mau satu hal: keadilan buat semua.

Related Post

Tinggalkan komentar