Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam melakukan penataan pedagang di kawasan Tahura Bukit Soeharto, terutama yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.
Anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menegaskan keberadaan pedagang di kawasan Tahura tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya terhadap daerah.
Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut telah memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga perputaran ekonomi lokal.
“Ini bukan hanya soal penataan, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan cukup lama,” ujarnya.
Ia juga menilai pedagang bukan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan Tahura. Justru, kerusakan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
“Pedagang ini tidak merusak. Yang merusak itu aktivitas eksploitasi, itu yang harus ditindak,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Kukar mendorong agar pemerintah memberikan tenggang waktu kepada para pedagang untuk tetap beraktivitas hingga solusi yang tepat benar-benar disiapkan.
Salah satu opsi yang didorong adalah relokasi ke kawasan aset milik pemerintah daerah di sekitar Kilometer 50, yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru.
“Kita dorong ada titik temu, termasuk relokasi ke aset pemda agar mereka tetap bisa berusaha,” katanya.
Rahmat menegaskan kebijakan ini harus berlaku menyeluruh bagi seluruh pedagang di kawasan Tahura, tanpa terkecuali.
“Ini berlaku untuk semua, bukan hanya kelompok tertentu. Semua masyarakat yang beraktivitas di kawasan Tahura harus mendapatkan solusi,” pungkasnya.
