Fajarnews.co, Tenggarong – Puskesmas Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menghadapi kekurangan tenaga medis. Hampir 11 bulan, fasilitas kesehatan tersebut tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi tetap untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Dilansir Dari Korankaltim.com, Kondisi ini membuat tenaga kesehatan harus menjalankan pelayanan rawat inap selama 24 jam dengan dukungan konsultasi dan arahan dokter secara jarak jauh.
Kepala Puskesmas Muara Wis Ramsyah mengatakan kekosongan dokter umum terjadi setelah dokter sebelumnya mendapat rekomendasi Bupati Kukar untuk melanjutkan pendidikan spesialis anestesi di Universitas Udayana, Bali.
Setelah menyelesaikan pendidikan, dokter tersebut direncanakan mendapat penempatan di Rumah Sakit Kota Bangun sehingga tidak kembali bertugas di Puskesmas Muara Wis.
Sementara posisi dokter gigi juga belum terisi secara permanen. Dokter lulusan Universitas Hasanuddin yang sempat bertugas hanya bertahan sekitar enam bulan sebelum kembali ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan S2.
“Kalau untuk posisi dokter gigi, sempat diisi oleh lulusan Unhas (Universitas Hasanuddin) tapi hanya bisa bertugas enam bulan sebelum kembali ke Makassar pada pertengahan tahun untuk melanjutkan studi S2,” kata Ramsyah, Rabu (12/8/2026).
Pemerintah Kabupaten Kukar bersama Puskesmas telah mencoba meningkatkan daya tarik penempatan dokter di wilayah tersebut. Salah satu langkahnya adalah mengubah status Puskesmas Muara Wis dari kategori pedesaan menjadi terpencil melalui SK Bupati yang diterbitkan April 2026.
Perubahan status tersebut membuat honorarium tenaga kesehatan meningkat. Dokter yang sebelumnya memperoleh sekitar Rp5,7 juta per bulan kini dapat menerima sekitar Rp7,4 juta per bulan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Namun, peningkatan insentif belum mampu mendatangkan dokter. Informasi lowongan telah disebarkan melalui berbagai media sosial hingga menjangkau calon tenaga medis di luar Pulau Kalimantan.
“Sempat ada dua pelamar dari NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Aceh yang merespons, tapi mereka langsung mengundurkan diri setelah tau kondisi geografis dan situasi riil di Muara Wis,” ungkap Ramsyah.
Puskesmas juga telah mengupayakan dukungan pembiayaan melalui proposal Corporate Social Responsibility (CSR) kepada perusahaan tambang di sekitar wilayah tersebut. Salah satunya PT Fajar Sakti. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan solusi konkret.
Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, tenaga kesehatan Puskesmas Muara Wis berkoordinasi dengan dokter dari Dinas Kesehatan Kukar. Konsultasi dilakukan dengan Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, termasuk dr Adam.
Pelayanan administrasi dan pencatatan pasien juga terbantu dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terhubung dengan aplikasi ePuskesmas. Sistem ini memungkinkan data pasien dicatat dan dipantau secara digital.
Persoalan kekurangan dokter menjadi semakin penting karena Muara Wis menghadapi tantangan kesehatan lain. Kecamatan tersebut tercatat sebagai wilayah dengan kasus stunting tertinggi di antara 20 kecamatan di Kukar.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan tambahan tenaga gizi untuk mendukung penanganan stunting. DPMD bersama Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk empat tenaga gizi yang direncanakan ditempatkan di Desa Melintang, Sebemban, Muara Enggelam dan Liang Buaya.
Namun, kebutuhan tenaga tersebut juga belum sepenuhnya terpenuhi. Formasi tenaga gizi untuk Desa Muara Enggelam dan Desa Melintang masih belum memiliki peminat.
Kondisi tersebut membuat penguatan layanan kesehatan di Muara Wis membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama untuk memastikan pelayanan dasar dan program penanganan stunting tetap berjalan.
“Kami harap permasalahan ini segera ada solusinya, sehingga pelayanan kepada masyarakat di puskesmas bisa lancar dan cepat,” ujar Rahmat.
