Fajarnews.co,KUTAI KARTANEGARA – Penantian panjang ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) terkait pencairan insentif akhirnya mendekati titik terang. Setelah sempat tertahan sejak awal tahun 2026, pembayaran tunjangan tersebut kini dipastikan segera direalisasikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengungkapkan bahwa proses administrasi telah memasuki tahap final. Hal ini menyusul terbitnya pendapat hukum dari pihak kejaksaan yang menjadi dasar penting dalam pencairan anggaran.
“Pendapat hukum dari Kejaksaan sudah keluar hari ini. Selanjutnya kami teruskan ke Sekda dan bagian hukum untuk proses berikutnya,” jelasnya, Selasa (5/5/2026).
Sebelumnya, penyaluran insentif tertunda karena pemerintah daerah harus memastikan seluruh prosedur penggunaan anggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendampingan dari kejaksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Isu keterlambatan ini juga sempat menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kukar, perwakilan guru, dan instansi terkait pada akhir April lalu. Kini, dengan dasar hukum yang telah dikantongi, percepatan pencairan mulai dilakukan.
“Targetnya paling lambat pekan depan sudah bisa dibayarkan. Namun kami berupaya agar bisa lebih cepat dari itu,” tambah Heriansyah.
Selama lebih dari empat bulan, para guru non-ASN di Kukar harus bersabar menunggu hak mereka dipenuhi. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, sebelumnya menyebut kendala utama terletak pada penyesuaian aturan serta proses verifikasi data penerima. Hal tersebut dinilai krusial agar penyaluran insentif tepat sasaran.
Dengan rampungnya tahapan legalitas dan administrasi, pemerintah berharap pembayaran insentif dapat segera terealisasi dan tidak kembali mengalami keterlambatan di masa mendatang.
