Fajarnews.co, Wacana penerapan konsep universal banking sebagai bagian dari pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah menegaskan belum ada keputusan final mengenai usulan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan konsep tersebut pernah dibahas di tingkat pemerintah, namun hingga kini belum menghasilkan kesepakatan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pandangan berbeda di antara para pemangku kepentingan terkait model yang paling tepat diterapkan di Indonesia.
“Pembahasannya memang pernah dilakukan, tetapi belum sampai pada keputusan akhir. Masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji lebih lanjut,” ujar Purbaya.
Perbedaan Pandangan Masih Dikaji
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu alasan belum disepakatinya konsep universal banking adalah adanya perbedaan pandangan dalam pembahasan sebelumnya. Karena itu, pemerintah akan kembali menelaah apakah model tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem keuangan nasional.
Ia juga menyebut belum dapat memastikan apakah skema universal banking akan menjadi bagian utama dalam pengembangan PFII atau hanya salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Konsep Satu Lembaga, Beragam Layanan
Universal banking merupakan konsep yang memungkinkan satu institusi keuangan menyediakan berbagai layanan dalam satu entitas, mulai dari perbankan komersial, perbankan investasi, hingga layanan keuangan lainnya sesuai izin yang dimiliki.
OJK menilai model tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional karena pelaku usaha tidak perlu mengurus izin secara terpisah untuk setiap jenis layanan yang diberikan. Pendekatan ini juga dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan internasional.
PFII Diarahkan Tarik Investasi Global
Dalam pengembangan PFII, pemerintah menargetkan kawasan tersebut menjadi pintu masuk investasi asing yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. OJK mengusulkan agar lembaga keuangan yang beroperasi di kawasan itu lebih berfokus menarik modal dari luar negeri tanpa menghimpun dana masyarakat domestik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas likuiditas sistem keuangan nasional sekaligus mengikuti praktik yang diterapkan di sejumlah pusat keuangan internasional.
Keputusan Menunggu Pembahasan Lanjutan
Selain konsep universal banking, pemerintah dan DPR juga masih membahas skema pengawasan bagi kawasan PFII. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, mulai dari pembentukan otoritas khusus hingga tetap menggunakan mekanisme pengawasan yang telah berjalan di bawah koordinasi OJK.
Pemerintah menegaskan seluruh usulan akan melalui proses evaluasi secara menyeluruh sebelum diputuskan menjadi bagian dari kebijakan resmi. Dengan demikian, implementasi PFII diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor keuangan Indonesia tanpa mengganggu stabilitas industri perbankan dalam negeri.
