Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Minggu (12/07/2026) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengkaji penerapan sistem pembelajaran dua shift sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Langkah tersebut muncul menyusul masih adanya sekitar 200 calon peserta didik SMP yang belum memperoleh sekolah. Pemerintah daerah pun berupaya memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan skema belajar pagi dan sore menjadi salah satu opsi yang sedang dibahas. Namun, penerapannya harus melalui kajian menyeluruh, termasuk kesiapan tenaga pendidik dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
“Apakah memungkinkan nanti kita melakukan dua shift, pagi dan sore. Ini yang sedang kami kaji untuk membantu menampung siswa yang belum mendapatkan sekolah. Tentu gurunya juga harus disiapkan,” kata Heriansyah.
Menurutnya, sebelum memutuskan penerapan sistem tersebut, Disdikbud akan terlebih dahulu memaksimalkan seluruh fasilitas pendidikan yang telah tersedia, termasuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang masih memiliki ruang kelas dan kuota kosong.
Ia menegaskan seluruh langkah yang ditempuh merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang meminta agar tidak ada satu pun anak di Kukar kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
“Pesan Pak Bupati sangat jelas, jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bersekolah. Karena itu kami berupaya mencari solusi terbaik dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Heriansyah menambahkan, kajian terhadap sistem dua shift akan dilakukan dalam waktu dekat bersamaan dengan evaluasi daya tampung sekolah di seluruh wilayah Kukar. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah yang paling tepat untuk mengakomodasi seluruh calon peserta didik.
“Kami ingin mencari solusi terbaik. Di satu sisi kami tidak ingin melanggar regulasi, tetapi di sisi lain kami juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk bersekolah,” tutupnya.
