Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Ribuan warga di wilayah Kecamatan Samboja Barat terdampak berbagai persoalan pasca perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya terkait pengelolaan sampah yang hingga kini belum menemukan solusi.
Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengungkapkan dari total 22 RT di wilayahnya, sebanyak 11 RT terdampak dengan jumlah warga sekitar 3.000 jiwa. Sementara di wilayah Sungai Merdeka, dari 30 RT terdapat 25 RT terdampak dan 16 RT di antaranya terdampak penuh dengan jumlah sekitar 4.000 jiwa.
“Secara keseluruhan, dari Kilometer 39 sampai Kilometer 54, jumlah masyarakat terdampak diperkirakan mencapai sekitar 7.000 jiwa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan paling mendesak saat ini adalah tidak tersedianya lokasi pembuangan sampah. Penutupan tempat pembuangan di Kilometer 5 berdasarkan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup membuat masyarakat tidak memiliki alternatif.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terlebih metode sementara seperti sistem gali-tutup juga tidak lagi diperbolehkan akibat pengawasan yang semakin ketat.
“Sekarang masyarakat bingung mau buang sampah ke mana, karena tidak ada lokasi yang diperbolehkan,” jelasnya.
Pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak Otorita IKN untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemanfaatan lahan seluas sekitar 14 hektare di wilayah Sungai Seluang.
Namun hingga kini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian oleh pihak terkait, sehingga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, di lapangan mulai terlihat penumpukan sampah akibat belum adanya solusi permanen.
Di sisi lain, Burhanuddin menyebut sejumlah program pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah mulai berjalan melalui Otorita IKN, khususnya bagi pelaku UMKM.
Pelatihan yang diberikan meliputi sistem penjualan, pengemasan produk hingga eko-printing, yang telah diikuti oleh sebagian masyarakat, termasuk dari wilayah Salambar.
“Program sudah ada, tapi memang masih terbatas karena wilayah kami belum masuk kawasan inti IKN,” katanya.
