Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti minimnya program dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah delineasi, seperti Samboja dan Muara Jawa.
Anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menyebut kondisi saat ini masih menyisakan dilema di tengah masa transisi menuju IKN.
Di satu sisi, pemerintah daerah masih memikul tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan bagi petani dan nelayan. Namun di sisi lain, wilayah tersebut sudah masuk dalam kawasan IKN.
“Ini yang jadi dilematis. Tanggung jawab masih di daerah, tapi wilayahnya sudah masuk IKN,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran IKN seharusnya tidak hanya sebatas pengambilalihan wilayah, tetapi juga diikuti dengan program nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah IKN perlu aktif menyalurkan program pembangunan dan pemberdayaan agar masyarakat benar-benar merasa menjadi bagian dari IKN.
“Jangan hanya mengkapitalisasi wilayah seperti Samboja dan Muara Jawa, tapi programnya juga harus turun,” tegasnya.
Rahmat mencontohkan persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah di wilayah delineasi. Masyarakat tidak memiliki fasilitas pembuangan yang memadai, sementara akses ke fasilitas yang disediakan IKN dinilai jauh dan membutuhkan biaya besar.
“Ini hal sederhana tapi nyata. Masyarakat bingung mau buang sampah ke mana, sementara aturan sudah tidak boleh sembarangan,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan tersebut menjadi bukti perlunya kehadiran langsung pemerintah IKN dalam menyelesaikan masalah di tingkat masyarakat.
Terlebih, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dukungan dari IKN menjadi sangat penting agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditangani.
“Kita ingin IKN hadir dengan program, bukan hanya pembangunan fisik. Masyarakat harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
