Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melakukan peninjauan ke markas operasional PT Vahana Bajaj Sukses (MaxRide) di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Jumat (10/04/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan serta legalitas operasional transportasi berbasis aplikasi yang mulai hadir di Tenggarong.
Dalam peninjauan itu, rombongan mendatangi base camp MaxRide yang menjadi pusat operasional kendaraan bajaj berbasis aplikasi. Kehadiran layanan ini dinilai sebagai inovasi baru di sektor transportasi daerah.
Rendi menjelaskan bahwa secara aplikasi, MaxRide telah mengantongi izin dari kementerian. Namun, operasional sebagai angkutan umum di daerah belum dapat dijalankan karena perizinan lokal masih belum tuntas.
“MaxRide ini salah satu aplikasi yang sudah memiliki izin dari kementerian untuk operasional kendaraan bajaj. Namun untuk pengoperasian di daerah, izinnya belum tuntas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun kendaraan telah memiliki kelengkapan administratif seperti STNK dan izin dari kepolisian, hal tersebut belum cukup untuk menjalankan fungsi sebagai angkutan umum.
“Untuk izin kendaraan memang sudah keluar dan sudah boleh digunakan di jalan. Tapi untuk beroperasi sebagai kendaraan umum itu belum, karena masih ada izin lain yang harus dilengkapi,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah daerah mengimbau agar operasional, termasuk penetapan tarif, untuk sementara dihentikan hingga seluruh perizinan selesai.
“Kami minta untuk sementara di-hold dulu operasionalnya, jangan diberlakukan dulu, apalagi ada tarif, sampai semua izinnya keluar,” lanjutnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga tengah berkoordinasi dengan DPRD untuk menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum operasional transportasi berbasis aplikasi.
Menurut Rendi, regulasi tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek, mulai dari sistem operasional, tarif, hingga dampak terhadap lalu lintas dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional transportasi tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Harapan saya inovasi seperti ini jangan dihalangi. Silakan masuk ke Tenggarong, selama membuka lapangan kerja dan memberi dampak ekonomi. Tapi tetap harus sesuai aturan,” pungkasnya.
