Fajarnews.co, Jakarta – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Ia menyampaikan hal itu di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), di tengah desakan agar program dihentikan akibat maraknya kasus keracunan. “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” kata Cak Imin.
Terkait adanya usulan agar paket makanan dikelola langsung oleh orang tua siswa melalui pemberian uang tunai, Cak Imin menjawab diplomatis. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama MBG.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya evaluasi program secara menyeluruh. Menurutnya, BGN harus memperbaiki banyak hal, mulai dari penanganan kasus keracunan hingga perbaikan sistem pelaksanaan. “Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ucapnya.
Muhaimin juga menambahkan bahwa evaluasi akan dilakukan bersama DPR. Pemerintah berharap agar kejadian keracunan tidak terulang kembali, sehingga manfaat program tetap dirasakan masyarakat. “Kami dan DPR akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi masyarakat mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG. Mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap pelaksanaannya serta pendampingan bagi para penerima manfaat yang menjadi korban. “Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” jelas Eva Nurcahyani, Staf Divisi Riset ICW.
Eva menambahkan, pihaknya menekankan pentingnya pengawalan terhadap korban keracunan yang tersebar di sejumlah daerah. Ia menyebut, ribuan kasus keracunan harus menjadi perhatian serius agar program tidak kembali menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Sementara itu, BGN melaporkan sebanyak 4.711 kasus keracunan MBG terjadi sejak Januari hingga 22 September 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa penyebabnya beragam, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum terbiasa memasak dalam porsi besar hingga masalah pergantian supplier bahan baku.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap akan berlanjut. Harapannya, melalui evaluasi dan pembenahan, masyarakat tetap bisa merasakan manfaat tanpa harus khawatir terhadap risiko kesehatan. (anl)
