Fajarnews.co, Polemik pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Ternate, Maluku Utara, terus menuai perhatian publik. Setelah menuai kritik dari berbagai pihak, TNI Angkatan Darat akhirnya memberikan penjelasan terkait alasan penghentian kegiatan tersebut.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, menyebut langkah pembubaran dilakukan bukan semata karena isi film, melainkan mempertimbangkan aspek perizinan serta sensitivitas tema yang dinilai berpotensi memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.
Menurut Jani, aparat telah lebih dulu memantau kegiatan yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Dari hasil pengecekan, kegiatan itu disebut belum mengantongi izin resmi.
Tak hanya itu, penggunaan judul Pesta Babi beserta materi diskusi dianggap berisiko menimbulkan salah tafsir di masyarakat multikultural seperti Ternate, terutama jika dikaitkan dengan isu SARA dan sejarah konflik sosial di wilayah tersebut.
“Kami ingin memastikan situasi di Ternate tetap aman dan kondusif. Karena itu, pendekatan dilakukan secara humanis agar kegiatan tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar,” ujar Jani, Selasa (12/5).
Meski demikian, TNI menegaskan tidak anti terhadap kebebasan berekspresi maupun ruang diskusi publik. Aparat, kata dia, tetap membuka ruang bagi kegiatan akademik dan diskusi selama dilakukan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan potensi konflik sosial.
TNI juga mengklaim langkah yang diambil lebih mengedepankan dialog, edukasi, dan pendekatan persuasif dibanding tindakan represif.
Di sisi lain, panitia kegiatan menilai tindakan aparat justru menciptakan tekanan psikologis bagi peserta. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengungkapkan kehadiran aparat sejak awal acara hingga tindakan mendokumentasikan peserta membuat suasana diskusi menjadi mencekam.
Ia menegaskan kegiatan nobar dan diskusi berlangsung damai tanpa unsur provokasi. Karena itu, alasan potensi konflik dinilai tidak cukup kuat untuk menghentikan acara.
Perdebatan soal pembubaran nobar ini pun memunculkan kembali diskusi publik mengenai batas antara menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang demokrasi.
