Fajarnews.co,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait polemik pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sempat memicu kegaduhan publik.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan permintaan maaf atas situasi tersebut. Ia mengakui bahwa keputusan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah hingga kembali ke rutan menimbulkan reaksi luas di masyarakat.
Menurut Asep, kritik dan kekecewaan publik justru menjadi dorongan penting bagi KPK untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
“Respons masyarakat itu bentuk perhatian sekaligus dukungan. Dengan masukan yang ada, penanganan perkara bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
KPK menyebut telah terjadi perkembangan signifikan dalam penyidikan, termasuk pemeriksaan terbaru terhadap Yaqut. Lembaga antirasuah itu juga menjanjikan akan menyampaikan perkembangan lanjutan dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, KPK juga merespons langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang melaporkan polemik tersebut ke Dewan Pengawas. KPK menilai langkah itu sebagai bentuk kontrol publik yang positif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023–2024 yang mulai disidik sejak Agustus 2025. Dalam perjalanannya, KPK menetapkan Yaqut dan staf khususnya sebagai tersangka, dengan nilai kerugian negara yang sempat diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Sempat ditahan di rutan KPK, status penahanan Yaqut berubah menjadi tahanan rumah setelah permohonan keluarga dikabulkan. Namun keputusan tersebut menuai kritik, hingga akhirnya KPK mengembalikan status penahanan ke rutan beberapa hari kemudian.
Dinamika ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan soal konsistensi penegakan hukum. Kini, KPK berupaya meredam polemik sekaligus menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara transparan.
