Fajarnews.co, Jakarta, CNN Indonesia – Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah akibat keterlibatan Amerika Serikat bersama Israel dalam eskalasi militer melawan Iran mulai berdampak pada perjalanan ibadah umrah warga Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengeluarkan imbauan agar calon jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat menunda perjalanan mereka ke Tanah Suci. Langkah ini disebut sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi keamanan regional yang belum stabil.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan eskalasi konflik yang terus meningkat. Pemerintah, kata dia, memprioritaskan keselamatan warga negara di tengah ketidakpastian situasi geopolitik.
Dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah yang belum berangkat. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi hingga saat ini.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, memastikan pemerintah terus memantau perkembangan secara intensif. Ia mengimbau para jemaah di Arab Saudi tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari penyelenggara perjalanan masing-masing.
Di sisi lain, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengungkap ratusan jemaah Indonesia masih tertahan di sejumlah negara transit akibat penutupan jalur udara. Ketua Umum Himpuh, Firman Taufik, menyebut para jemaah tersebar di tiga titik utama, yakni Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.
Sebagian dari mereka merupakan calon jemaah yang hendak menuju Arab Saudi, sementara lainnya tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Firman menyampaikan bahwa sejumlah maskapai telah memberikan fasilitas penginapan bagi jemaah yang terdampak.
Meski demikian, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah lanjutan untuk memitigasi dampak finansial akibat penundaan keberangkatan. Menurutnya, penyelenggara telah menyiapkan akomodasi dan layanan di Arab Saudi, sehingga kebijakan penundaan berpotensi menimbulkan beban biaya tambahan bagi calon jemaah.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengeluarkan imbauan penundaan, tetapi juga memastikan perlindungan menyeluruh baik dari sisi keamanan maupun kepastian biaya—bagi seluruh jemaah yang terdampak situasi konflik di Timur Tengah.
