Fajarnews.co, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk menindak para mafia yang terlibat dalam praktik penyelundupan. Ia menyebut, operasi penangkapan secara besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, para pelaku berasal dari berbagai sektor, terutama penyelundupan tekstil dan baja. Pemerintah disebut telah mengantongi daftar nama-nama pihak yang diduga terlibat. “Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Yang paling banyak itu di tekstil, baja, segala macam. Sudah ada nama-namanya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).
Meski begitu, ia belum merinci besaran kerugian negara akibat praktik tersebut. Purbaya menyebut pihaknya masih menghitung potensi penerimaan negara yang bisa dipulihkan setelah proses penindakan dilakukan. “Belum tahu, masih kita hitung,” katanya.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai langkah pemerintah memberantas mafia bukan pekerjaan mudah. Ia menekankan pentingnya strategi yang mencakup penegakan hukum yang tegas, pembersihan internal lembaga, dan penguatan sistem pengawasan digital. “Praktik penyelundupan melibatkan jaringan lintas sektor, mulai dari oknum aparat, pelaku usaha, hingga birokrasi pelabuhan,” ujarnya.
Ronny juga menilai upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak berhenti pada simbol semata. “Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Kemenhub, dan Kemenperin. Dengan political will yang kuat, ekosistem perdagangan bisa lebih transparan dan berpihak pada industri dalam negeri,” katanya.
Sementara itu, Ekonom CELIOS Nailul Huda menilai akar masalah kebocoran penerimaan negara berawal dari lemahnya pengawasan internal. Ia menyoroti pentingnya evaluasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). “Kebocoran terjadi karena adanya persekongkolan antara pengusaha dan oknum di instansi,” ujarnya.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menambahkan, keberhasilan operasi tersebut harus dibarengi dengan kepemimpinan dan koordinasi lintas lembaga. Ia menyarankan Presiden Prabowo untuk menerbitkan instruksi presiden guna memperkuat sinergi antarinstansi. “Dengan komando politik yang jelas, aparat penegak hukum bisa bergerak serempak, industri legal terlindungi, dan jaringan mafia kehilangan celah,” jelasnya.
