Fajarnews.co, Tenggarong – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diawasi lebih ketat. Pengawasan dinilai perlu melibatkan pemerintah, sekolah, pengelola dapur, hingga orangtua dan masyarakat.
Dilansir dari Korankaltim.com, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan MBG harus dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Aspek keamanan pangan dan kecukupan gizi menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
“MBG yang menjadi program pemerintah pusat memang harus dijalankan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditentukan,” kata Yani, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis dalam mengawasi program karena berinteraksi langsung dengan para penerima manfaat. Orangtua siswa dapat menyampaikan laporan maupun masukan apabila menemukan persoalan pada makanan yang diberikan.
Yani meminta pengawasan tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga kandungan gizi dan kelayakannya untuk dikonsumsi siswa.
“Misalnya pemenuhan gizinya, apakah sudah tercukupi atau belum. Apakah makanan itu sudah mencerminkan gizi yang baik atau tidak. Semua itu harus dikoreksi,” tegasnya.
Selain makanan, DPRD Kukar menyoroti proses distribusi dari dapur penyedia hingga ke sekolah. Pengiriman harus dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan makanan tetap aman dan menu yang diterima sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan sampai transportasinya singgah-singgah dan ada oknum yang menyalahgunakan. Bisa saja dari dapur lain, tetapi sampai di tempat lain, menunya berbeda. Itu semua bisa terjadi kalau tidak ada pengawasan,” ujarnya.
DPRD Kukar berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional dapur MBG, distribusi makanan, serta menerima laporan dari masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah persoalan keamanan pangan dan memastikan tujuan program tercapai.
“Ketika melakukan pengawasan bersama masyarakat, itu bagian dari mencegah keracunan dan mencegah pemberian gizi yang tidak standar,” kata Yani.
Selain keamanan dan kandungan gizi, Yani meminta pengelola MBG mengevaluasi tingkat penerimaan siswa terhadap menu yang disediakan. Menurutnya, makanan bergizi harus dipastikan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Ia meminta penyedia MBG mencari tahu penyebab siswa tidak menghabiskan makanan, termasuk kemungkinan menu yang kurang sesuai dengan selera pelajar.
“Kalau anak-anak tidak selera, ini juga perlu dikaji. Kenapa tidak selera? Mungkin menunya tidak cocok atau ada cara lain supaya siswa bisa mengonsumsi dengan senang. Jangan hanya makanan itu diberikan, tetapi kalau tidak dikonsumsi, percuma,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap pengawasan secara bersama dapat membuat pelaksanaan MBG semakin aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi para siswa.
