Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menilai aktivitas pemanduan kapal di wilayah perairan Mahakam memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan desa apabila dikelola secara resmi dan sesuai regulasi.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan potensi tersebut perlu dimanfaatkan melalui kerja sama antara badan usaha pelabuhan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita mendorong agar badan usaha milik desa maupun badan usaha milik daerah dapat terlibat sehingga bisa memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah di Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia mengungkapkan, kapal yang melintas di wilayah tersebut setiap hari mencapai sekitar 30 hingga 35 unit. Apabila seluruh aktivitas itu dikelola secara legal, potensi pendapatannya dinilai sangat besar.
“Dari sisi potensi, kapal yang melintas hampir setiap hari mencapai 30 hingga 35 kapal. Jika setiap kapal memberikan kontribusi dan dikelola dengan baik, tentu hal itu bisa meningkatkan pendapatan desa maupun daerah,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, DPRD juga akan berkonsultasi dengan kementerian terkait mengenai penyesuaian titik pemanduan agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kita di DPRD akan berkonsultasi dengan kementerian terkait dan juga berkoordinasi dengan Bupati agar ada penyesuaian titik pemanduan sesuai kebutuhan daerah,” ucapnya.
Ia berharap BUMDes dapat segera menjalin kerja sama resmi dengan badan usaha pelabuhan yang telah memiliki izin pelimpahan sehingga seluruh aktivitas memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau dikelola dengan baik, potensi pendapatannya bisa mencapai miliaran rupiah,” tegasnya.
