Fajarnews.co, Kutai Kartanegara, Rabu (10/06/2026) – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rapat yang digelar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) bertujuan membangun komitmen dalam menyelesaikan sejumlah temuan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK.
“Hari ini kita melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI kemarin. Kemarin kita sudah diserahkan opini, opini kita WTP, wajar tanpa pengecualian,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun memperoleh opini WTP, setiap pemeriksaan tetap menghasilkan sejumlah catatan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena itu, seluruh OPD yang memiliki temuan diminta segera menyusun langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nah hari ini kami bersama-sama teman-teman organisasi perangkat daerah yang ada temuan-temuan tersebut membangun komitmen dan mengurai permasalahan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan ini,” katanya.
Aulia menyebut jumlah temuan pada pemeriksaan kali ini relatif tidak banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia optimistis seluruh rekomendasi BPK dapat dituntaskan dalam batas waktu yang telah diberikan.
“Alhamdulillah Kutai Kartanegara di pemeriksaan kali ini temuannya tidak terlalu banyak, dan kami yakin dan percaya bisa menyelesaikan ini karena kita diberi batas waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan temuan-temuan yang sudah disampaikan oleh BPK,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar temuan masih berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pembayaran honorarium. Menurutnya, pola temuan tersebut hampir selalu muncul dalam setiap pemeriksaan tahunan.
“Temuan-temuannya tetap seputar pengadaan barang dan jasa, terkait dengan honor. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang polanya hampir sama setiap tahun dan saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan ini,” tuturnya.
Pemkab Kukar menargetkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti tepat waktu agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan capaian opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
