Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkap sekitar 40 persen tambak di wilayah Kukar saat ini dalam kondisi tidak produktif. Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab, mulai dari tingginya biaya operasional hingga persoalan regulasi kawasan di Delta Mahakam.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyebut total luasan tambak di Kukar mencapai sekitar 76 ribu hektare berdasarkan data pemetaan terakhir sejak 2021. Namun, sebagian besar lahan tersebut kini tidak lagi dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Data terakhir kami menunjukkan hampir 40 persen tambak di Kukar sudah tidak produktif atau ditinggalkan,” ujar Muslik, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas kawasan tambak berada di wilayah Delta Mahakam yang masuk area kehutanan, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pembangunan fisik maupun penataan kawasan.
Menurutnya, pelaksanaan program di kawasan tersebut harus melibatkan instansi kehutanan, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam.
“Karena berada di kawasan hutan produksi, ada aturan yang harus dipatuhi sehingga tidak bisa sembarangan dilakukan intervensi,” katanya.
Selain terkendala regulasi, biaya perawatan tambak yang terus meningkat juga membuat banyak petambak memilih meninggalkan lahannya. Kondisi itu diperparah dampak perubahan iklim yang menyebabkan air pasang semakin tinggi di wilayah pesisir.
Muslik mengatakan peninggian tanggul membutuhkan biaya besar, sementara masyarakat tambak kesulitan menanggung biaya operasional tersebut.
“Sekarang air pasang makin tinggi dan itu sangat dirasakan masyarakat tambak, terutama di Delta Mahakam,” ucapnya.
Sebagai langkah menghidupkan kembali tambak yang terbengkalai, DKP Kukar mulai mendorong budidaya rumput laut. Komoditas tersebut dinilai lebih fleksibel karena tidak terlalu bergantung pada kondisi tanggul tambak.
“Kalau rumput laut, tanggul rusak atau tambak bocor tidak terlalu berpengaruh dibanding budidaya ikan atau udang,” jelasnya.
Selain itu, DKP Kukar juga memantau pengembangan budidaya ikan kerapu yang mulai dilakukan masyarakat di Desa Sepatin. Budidaya tersebut dinilai memiliki peluang pasar ekspor meski masih dalam tahap kajian.
DKP Kukar juga berencana menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam pendampingan pengelolaan tambak agar pola budidaya masyarakat bisa berkembang dari sistem tradisional menuju semi intensif.
“Pendampingan ini diharapkan membuat tambak lebih produktif walaupun lahannya tidak terlalu luas,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) saat ini tengah menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) sebagai dasar pengembangan kawasan Delta Mahakam ke depan.
“Kalau dokumen IAD selesai, maka program pembangunan daerah nantinya akan lebih mudah masuk ke kawasan tambak di Delta Mahakam,” tutup Muslik.
