Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Rabu (15/04/2026) – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi konsekuensi baru di sektor kesehatan setelah ribuan peserta BPJS Kesehatan dialihkan dari tanggungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke daerah.
Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengambil alih pembayaran iuran BPJS bagi warga kurang mampu. Dampaknya, beban anggaran daerah ikut bertambah seiring bertambahnya jumlah peserta yang harus ditanggung.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, sebanyak 4.647 jiwa kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jumlah tersebut merupakan peserta yang sebelumnya dibiayai melalui program provinsi dan kini dialihkan ke kabupaten.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kukar, Waode Nuraida, mengungkapkan bahwa kepastian jumlah peserta baru diterima pihaknya dalam waktu dekat.
“Baru kemarin kami mendapatkan data pasti, ada 4.647 jiwa yang kepesertaannya dialihkan dan tidak lagi masuk dalam program sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap peserta membutuhkan iuran sebesar Rp37.800 per bulan. Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp175 juta setiap bulan atau lebih dari Rp2 miliar dalam setahun.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini menjadi tanggung jawab baru bagi kami. Bagaimanapun, ribuan peserta ini harus tetap mendapatkan perlindungan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan terganggu. Warga tetap bisa mengakses pelayanan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
Selain itu, bagi pasien yang membutuhkan rujukan atau perawatan lanjutan di rumah sakit, terdapat mekanisme aktivasi BPJS yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu.
“Kami pastikan pelayanan tetap berjalan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem tetap mengakomodasi kebutuhan berobat,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, juga akan mengupayakan skema agar masyarakat tidak terbebani biaya pribadi saat mengakses layanan kesehatan.
“Dari sisi anggaran memang ada tambahan beban, tapi dari sisi pelayanan, kami berkomitmen masyarakat tetap terlayani dengan baik,” pungkasnya.
