Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Kamis (02/04/2026) – Koordinator Lapangan aksi mahasiswa, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Bupati Kutai Kartanegara dalam aksi demonstrasi yang digelar. Menurutnya, absennya kepala daerah kembali menjadi catatan negatif, mengingat dalam beberapa aksi sebelumnya mahasiswa juga tidak pernah mendapat kesempatan berdialog langsung.
Ibnu menjelaskan, aksi tersebut membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan, khususnya di wilayah hulu dan hilir, terutama desa-desa yang masih tertinggal. Ia menilai kondisi jalan yang rusak dan berlubang telah menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas, sehingga membutuhkan penanganan serius dan segera.
“Kondisi jalan di wilayah hulu sangat memprihatinkan dan sering memicu kecelakaan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Tuntutan kedua, lanjutnya, adalah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memperhatikan aspek perawatan dan pengelolaan. Ia menilai, banyak fasilitas yang telah dibangun namun tidak dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya tidak maksimal dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Selain dua poin utama tersebut, Ibnu juga menyinggung persoalan lain yang dinilai masih berkaitan, seperti ketimpangan di sektor pendidikan. Ia menyebut masih terdapat perbedaan mencolok antara fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana sejumlah sekolah di desa masih belum memiliki sarana yang layak.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaan terhadap hasil dialog dengan perwakilan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kejelasan. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa hanya diminta menunggu jadwal tanpa kepastian waktu untuk audiensi dengan bupati.
Padahal, kata Ibnu, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak Selasa (31/3). Namun hingga aksi berlangsung, belum ada respons konkret dari pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana kembali mengirimkan surat audiensi dalam dua hingga tiga hari ke depan, sekaligus mempertimbangkan aksi lanjutan guna memastikan dapat bertemu langsung dengan Bupati Kutai Kartanegara.
“Setiap aksi yang kami lakukan selalu berujung pada ketidakpastian. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” tegasnya.
