Fajarnews.co,Kutai Kartanegara – Buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kutai Kartanegara, Selasa (3/3/2026), tak hanya menjadi ajang silaturahmi Ramadan. Kegiatan tersebut justru dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka untuk menyerap kritik dan mengevaluasi arah pembangunan daerah.
Puluhan wartawan diundang hadir di kantor DPC PDI Perjuangan Kukar. Sebelum waktu berbuka, pengurus partai dan insan pers terlibat dialog santai namun serius membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDI Perjuangan Kukar yang juga anggota DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menegaskan pentingnya ruang komunikasi seperti ini agar partai tidak terjebak dalam zona nyaman kekuasaan.
“Forum seperti ini menjadi bahan refleksi bagi kami. Kritik dan masukan dari media penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rahmat, dukungan partainya terhadap program Kukar Idaman Terbaik harus dibarengi pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan di DPRD.
“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran. Evaluasi dan kontrol publik adalah bagian dari proses itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Kartanegara, Andi Wibowo, menilai dialog antara partai politik dan media dapat memperkuat transparansi pembangunan, selama independensi pers tetap dijaga.
“Silaturahmi itu baik, tapi fungsi kontrol tetap harus berjalan. Pers akan tetap kritis demi kepentingan publik,” tegasnya.
Diskusi berakhir saat azan magrib berkumandang. Suasana kemudian beralih menjadi lebih hangat saat seluruh peserta berbuka puasa bersama.
Melalui kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Kukar ingin menegaskan bahwa agenda Ramadan bukan hanya seremonial, melainkan juga momentum membuka ruang kritik, memperkuat evaluasi, dan menjaga akuntabilitas pembangunan di Kutai Kartanegara.
