Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna ke-16 masa sidang I tahun 2025 dengan agenda laporan Badan Anggaran serta persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Selasa (30/09/2025).
Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa perubahan APBD kali ini tidak memuat penambahan agenda infrastruktur baru. Menurutnya, perubahan hanya bersifat pergeseran kegiatan, tanpa mengubah substansi dari program yang telah dianggarkan sebelumnya.
“Di perubahan tidak ada penambahan agenda infrastruktur baru, semuanya cuma pergeseran. Semua yang sudah dianggarkan di murni itu tetap dijalankan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rendi menyoroti hal yang paling ditunggu-tunggu dalam perubahan APBD adalah pencairan beasiswa mahasiswa Kutai Kartanegara. Ia menyebut ada sekitar 4.000 mahasiswa yang akan segera menerima manfaat setelah perubahan ini disahkan.
“Yang paling ditunggu-tunggu biasanya adalah beasiswa. Setelah perubahan ini disetujui DPRD, kita tunggu DPA-nya, sehingga dana yang ditunggu mahasiswa bisa segera dicairkan. Banyak yang sudah menunggu untuk bayar kos maupun kebutuhan kuliah lainnya,” ujarnya.
Rendi menekankan bahwa fokus pemerintah tetap pada kesinambungan program yang telah berjalan. Beberapa kegiatan memang mengalami pergeseran, namun tidak mengubah arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam APBD murni.
Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi DPRD juga memberikan catatan terhadap perubahan APBD. Menanggapi hal itu, Rendi menyatakan apresiasi dan dukungannya.
“Kami sangat setuju dengan catatan dari teman-teman DPRD. Potensi Kutai Kartanegara harus digali lebih dalam, dan saya yakin inovasi yang ditawarkan DPRD sangat baik. Kita harus bekerja bersama untuk menemukan ide-ide segar demi meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kutai Kartanegara tidak boleh hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Rendi menilai perlu ada inovasi dan sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.
“Kita sudah merasakan, tahun depan DBH akan diratakan semua. Jadi jangan hanya bergantung di situ, tapi kita harus menciptakan inovasi untuk menggali potensi daerah kita,” pungkasnya
