Fajarnews.co, KALIMANTAN TIMUR – Stabilitas inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim) selama November 2024 memberikan kabar baik, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya memperhatikan disparitas yang masih terjadi di antara kabupaten/kota di provinsi ini.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, inflasi month to month di provinsi ini hanya sebesar 0,08 persen, jauh di bawah angka nasional 0,30 persen. Sementara itu, inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim tercatat 1,54 persen, hampir setara dengan angka nasional 1,55 persen.
Namun, angka rata-rata ini menyembunyikan perbedaan signifikan di antara kabupaten/kota. Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebut kondisi ini perlu perhatian lebih.
“Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tertinggi di Kabupaten Berau sebesar 3,14 persen, sedangkan inflasi terendah berada di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,90 persen. Ketimpangan ini, menurut Purwadi, menunjukkan perlunya intervensi dari pemerintah provinsi untuk menekan inflasi di daerah-daerah dengan angka yang tinggi.
“Jangan sudah selesai di level provinsi, Berau ngeri banget, inflasi terus, harus diurai pemprov kerja sama dengan pemkab,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab tingginya inflasi di daerah tertentu. Sulitnya akses ke sumber bahan pangan dan kebutuhan pokok membuat distribusi barang menjadi lambat dan mahal. “Apalagi di Kaltim antardaerah dipisahkan sungai, kalau darat, aksesnya juga belum oke. Distribusi barang dan jasa terhambat,” tambahnya.
Purwadi juga menyoroti masalah pengelolaan dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang sering kali terlambat. Hal ini menghambat pelaksanaan program seperti pasar murah, yang seharusnya membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga.
Sebagai solusi, Purwadi mendorong pemerintah provinsi untuk memperbaiki infrastruktur dan mempercepat distribusi kebutuhan pokok. “Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” tutupnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
