Fajarnews.co, BONTANG – Fraksi PDIP DPRD Kota Bontang menyerukan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan total Rancangan APBD 2025 sebesar Rp2,6 triliun, PDIP menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar setiap alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan nyata warga.
Ketua Fraksi PDIP, Winardi, menyampaikan bahwa pengawasan bukan hanya tugas legislatif atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. “Kami ingin membangun semangat gotong royong dalam pengawasan anggaran. Hanya dengan partisipasi publik, transparansi dan efektivitas dapat terwujud,” ujarnya.
Winardi juga menyoroti bahwa APBD harus sejalan dengan RPJMD, mengutamakan sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Fraksi PDIP mengusulkan peningkatan alokasi anggaran hingga 15 persen untuk kesehatan, 20 persen untuk pendidikan, dan 25 persen untuk infrastruktur demi kesejahteraan warga.
Salah satu fokus PDIP adalah pemberdayaan ekonomi melalui alokasi Rp50 miliar untuk mendukung UMKM. “Dukungan ini dirancang untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung,” imbuhnya.
Meskipun target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 5 persen, Fraksi PDIP optimistis dengan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp395,6 miliar melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Winardi mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas anggaran meski dalam kondisi yang penuh tantangan.
Untuk mengawal implementasi APBD ini, Fraksi PDIP berkomitmen mempermudah akses masyarakat dalam proses evaluasi program-program pemerintah. “Kami akan menetapkan indikator keberhasilan, seperti ketepatan waktu penyelesaian proyek, agar masyarakat dapat memantau secara langsung,” ungkapnya.
Dengan semangat kolaborasi, PDIP yakin bahwa APBD 2025 akan menjadi fondasi pembangunan yang lebih berkelanjutan, menciptakan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Bontang.
Penulis : Reihan Noor
