Fajarnews.co,Penajam Paser Utara – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Dayak di Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), Syaharie Jaang, yang menegaskan bahwa kehadiran IKN harus dimaknai sebagai momentum strategis bagi masyarakat adat untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Menurut Syaharie, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sejalan dengan cita-cita membangun masyarakat Dayak yang unggul, berdaya saing, dan siap menyongsong Indonesia Emas.
“IKN bukan sekadar pembangunan fisik. Ini kesempatan besar bagi masyarakat Dayak untuk meningkatkan kualitas SDM agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan,” ujarnya saat ditemui di kawasan IKN, Selasa.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pendidikan dan kapasitas diri masyarakat lokal. Tanpa bekal kualitas dan kompetensi yang memadai, masyarakat adat berpotensi tersisih di tanahnya sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaharie usai membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII PDKT yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji.
Seno Aji menilai Mubes PDKT menjadi forum penting untuk memperkuat posisi dan kontribusi masyarakat adat dalam dinamika pembangunan daerah, khususnya di tengah hadirnya IKN.
“Masyarakat Dayak merupakan bagian tak terpisahkan dari Kalimantan Timur. Mubes ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran mereka ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut Mubes PDKT sebagai momen strategis dalam menyatukan langkah masyarakat Dayak Kalimantan Timur menyongsong IKN sebagai ibu kota politik nasional pada 2028.
Basuki menegaskan, keterlibatan masyarakat adat menjadi elemen penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan berkelanjutan secara sosial dan budaya. Otorita IKN, kata dia, berkomitmen menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima dampak.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, sekitar 30 persen pegawai Otorita IKN saat ini berasal dari masyarakat Kalimantan Timur. Selain itu, Otorita IKN juga tengah mengembangkan kawasan pusat kebudayaan yang dirancang sebagai ruang publik inklusif bagi masyarakat adat dan umum.
“Penguatan SDM serta pelibatan aktif masyarakat lokal adalah fondasi sosial dalam mewujudkan IKN yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju 2028,” tutup Basuki.
Sumber : Antara
