Kutai Kartanegara, Jumat (02/01/2026) – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong konsep pembangunan kolaboratif sebagai strategi utama menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Melalui skema ini, peran sektor swasta dan badan usaha diharapkan turut mengambil bagian dalam pelaksanaan program-program prioritas daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan kolaboratif menjadi pilihan rasional di tengah penurunan kapasitas APBD yang signifikan. Pemerintah daerah tidak ingin seluruh beban pembangunan hanya bertumpu pada anggaran daerah.
“Konsep pembangunan di tahun 2026 lebih kita dorong kepada pembangunan kolaboratif. Peran dari pihak swasta sangat kita harapkan agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Kukar telah melakukan sejumlah pertemuan dengan berbagai badan usaha yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara. Hasilnya, respons dari pihak swasta dinilai cukup positif terhadap program-program pembangunan yang ditawarkan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kami sudah beberapa kali bertemu dengan pihak swasta dan badan usaha di Kukar. Mereka menyambut baik program-program pemerintah daerah,” katanya.
Salah satu contoh konkret kolaborasi tersebut adalah kerja sama dengan Pertamina EP di wilayah Samboja. Dalam pertemuan tersebut, Pertamina EP menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam pelaksanaan program makan bergizi bagi anak dan lansia.
“Kemarin kami bertemu dengan Pertamina EP di Samboja. Mereka menyampaikan kesiapan untuk menangani program makan bergizi bagi anak dan lansia di wilayah tersebut,” ungkap Aulia.
Ia menjelaskan, melalui pola kolaboratif ini APBD akan diposisikan sebagai opsi terakhir apabila program-program tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh mitra nonpemerintah. Dengan demikian, anggaran daerah dapat difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan intervensi langsung pemerintah.
“APBD kita posisikan sebagai pertahanan terakhir. Kalau program bisa dijalankan melalui badan usaha, maka itu yang kita dorong lebih dulu,” tegasnya.
Aulia menilai, pembangunan kolaboratif juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi dunia usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan dampak sosial, skema ini dinilai mampu menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
“Harapannya, dengan kolaborasi ini program-program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, meskipun kapasitas anggaran kita terbatas,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab Kukar akan terus memperluas pola kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga nonpemerintah, dan komunitas masyarakat, sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi Kukar Idaman Terbaik.
