Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memaparkan capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dalam kegiatan ekspos yang digelar di Pendopo Odah Etam, Rabu (31/12/2025).
Ekspos disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun terakhir.
“Ekspos ini kami sampaikan sebagai media komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus refleksi akhir tahun terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bupati Aulia menyampaikan sejumlah capaian penting di berbagai sektor. Pada tata kelola pemerintahan, kualitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tren perbaikan, ditandai dengan meningkatnya indeks pengelolaan keuangan daerah serta kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Di sektor pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan. Angka kemiskinan dan prevalensi stunting tercatat menurun, seiring dengan perluasan layanan kesehatan, termasuk pengoperasian Puskesmas 24 jam dan pembangunan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.
“Pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas, baik melalui peningkatan layanan kesehatan maupun pendidikan yang lebih merata dan berkualitas,” jelasnya.
Sementara itu, sektor ekonomi daerah menunjukkan penguatan melalui peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta pertumbuhan UMKM dan industri kecil menengah. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga terus didorong untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, serta penyelesaian proyek-proyek strategis daerah guna mendukung konektivitas wilayah.
Untuk tahun 2026, Bupati Aulia menyampaikan tema pembangunan diarahkan pada penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan seluruh program pembangunan ke depan benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
