Fajarnews.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama unsur Forkopimda mengikuti video conference (vicon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sekaligus menggelar rapat koordinasi membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Sabtu (30/8/2025) di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar.
Kegiatan yang dihadiri Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, perwakilan Kodim 0906/Kukar, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kesbangpol, BIN, Satpol PP, Damkar, hingga Prokom itu membahas langkah strategis menjaga kondusivitas daerah menyusul adanya aksi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menekankan Forkopimda di setiap daerah untuk bertanggung jawab menciptakan rasa aman di masyarakat. Ia meminta jajaran menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan isu negatif, menghindari pernyataan provokatif, serta memperbanyak program yang berpihak pada rakyat seperti pasar murah.
“Peran aparat harus lebih responsif dan proaktif, namun tetap dengan cara-cara yang menenangkan publik,” tegas Tito.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan informasi terkait rencana aksi di DPRD Kukar pada 1 September 2025. Ia menegaskan pentingnya koordinasi seluruh pihak agar pengamanan berjalan baik dan tidak disusupi pihak luar.
“Kami harapkan Polres, Kodim, dan Satpol PP bisa bersinergi. Tokoh-tokoh sentral juga perlu turun langsung memberi penanganan di lapangan,” ujarnya.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menambahkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan DPRD Kukar agar dapat memberikan respon yang tepat saat aksi berlangsung.
“Kami berupaya agar pengamanan dilakukan secara humanis dengan satu komando,” ucapnya.
Sementara itu, Kajari Kukar Tengku Firdaus mengusulkan penempatan personel polwan di barisan depan untuk meredam potensi gesekan. Gaswil BIN Kukar, Arganta, juga mengingatkan adanya kemungkinan penyusup yang memprovokasi jalannya aksi. Sedangkan Kepala Kesbangpol Rinda Destianti mengungkapkan isu yang kemungkinan diangkat massa adalah soal krisis pendidikan di Kukar yang turut dipengaruhi kebijakan nasional.
Rapat diakhiri dengan diskusi internal Forkopimda Kukar untuk mematangkan langkah pengamanan menjelang rencana aksi di DPRD Kukar.
Adv/DiskominfoKukar
