Fajarnews.co, Tenggarong – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kukar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah.
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Auditorium Nusantara BPK RI Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025). Turut hadir para kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat OPD Kukar yang mendampingi bupati. Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Kukar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Dalam sambutannya, Suharyanto menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kukar mempertahankan opini WTP. Namun ia juga menegaskan bahwa opini ini bukan berarti laporan keuangan telah sempurna. “Opini WTP harus menjadi pemicu untuk meningkatkan sistem pengendalian intern,” ujarnya.
BPK juga mengungkap masih terdapat 184 temuan dengan 489 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Suharyanto menyebutkan beberapa permasalahan seperti pembayaran ganda, pelanggaran terhadap Perpres 33 Tahun 2020, dan pengelolaan hibah yang belum optimal. Meski begitu, temuan tersebut tidak melampaui ambang batas materialitas.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab atas kecurangan tetap berada pada pemerintah daerah. “Jika ada kecurangan (fraud) yang terungkap, tanggung jawab tetap berada di pemerintah daerah,” katanya.
Bupati Edi Damansyah menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK demi peningkatan kualitas laporan keuangan. Capaian WTP ini, menurutnya, adalah hasil kerja keras seluruh OPD dan dukungan DPRD. “Ini bukti komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.
BPK berharap tidak ada temuan yang berulang di tahun mendatang. Evaluasi dan pembenahan sistem keuangan menjadi agenda penting pasca-opini WTP ini. “Kami berharap tidak ada lagi temuan yang berulang pada Tahun Anggaran 2025,” tutup Suharyanto.
Pemkab Kukar berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal, demi memastikan penggunaan anggaran daerah yang efisien, efektif, dan transparan di masa depan
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Arnelya NL
