Fajarnews.co, TENGGARONG – Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, menghadiri kunjungan kerja spesifik yang dilakukan Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Acara tersebut berlangsung di Swiss Hotel Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bertindak sebagai pemimpin pertemuan strategis tersebut.
Rombongan Komisi II DPR RI diterima oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekdaprov Kalimantan Timur Sri Wahyuni, serta sejumlah perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, KPU, Bawaslu, unsur TNI-Polri, dan para Pjs kabupaten/kota di wilayah Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud perhatian pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan demokrasi di berbagai daerah.
Ia juga memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Kaltim, penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda. Namun, Dirinya tetap mengingatkan pentingnya pengelolaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara akuntabel dan sesuai aturan hukum.
“Saya berterima kasih kepada Pak Pj Gubernur, karena tidak ada kendala terkait NPHD di Kaltim. Di beberapa daerah lain, NPHD sudah habis, padahal Pemilu belum dimulai. Akibatnya, pemerintah pusat harus membantu menggunakan APBN,” ungkapnya, Senin (11/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rifqinizamy menyampaikan bahwa meskipun situasi di Kaltim secara umum dinilai cukup kondusif, Ia tetap mengingatkan adanya kemungkinan kerawanan yang dapat muncul selama pelaksanaan pemilu.
Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, saat ditemui usai kegiatan, menyampaikan bahwa perhatian DPR RI terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah telah diakomodasi dengan baik di Kukar.
Ia menjelaskan bahwa berbagai hal spesifik, seperti distribusi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), jaminan BPJS Kesehatan bagi pelaksana pemilu, hingga kelengkapan logistik, telah berjalan lancar di wilayahnya.
“Mereka tadi menanyakan soal NPHD dari provinsi ke daerah, apakah sudah selesai. Di Kukar sendiri semuanya sudah beres, termasuk BPJS juga sudah tuntas,” kata Bambang.
Selain itu, ia menambahkan bahwa Pemkab Kukar bersama instansi terkait, termasuk TNI-Polri, telah melakukan langkah mitigasi dan pemetaan risiko untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama pemilu.
“Kami berharap situasi tetap kondusif. Pemetaan dan mitigasi terus dilakukan, dan kami selalu berkoordinasi dengan Forkopimda. Hingga saat ini, semuanya terkendali, netralitas birokrasi pun masih terjaga. Tidak ada laporan atau kasus yang mengganggu, semuanya aman,” tandasnya.
penulis ; bayu
