Fajarnews.co, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya membawa peluang ekonomi, tetapi juga tantangan besar, terutama untuk memastikan ketersediaan pangan. Sebagai daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional, Kaltim dituntut untuk tidak hanya mengandalkan suplai pangan dari daerah lain, tetapi juga mampu berdiri di atas kaki sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.
Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Produksi padi di Kaltim terus menurun akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertambangan. Oleh karena hal itu, provinsi ini masih bergantung pada pasokan pangan dari Jawa dan Sulawesi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kendala tersebut bukanlah halangan bagi Kaltim untuk mencapai swasembada pangan. Ia melihat potensi besar yang belum tergarap maksimal, meskipun saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih didominasi sektor sumber daya alam (SDA), terutama pertambangan.
“Kaltim punya peluang besar untuk mandiri dalam pangan, tetapi kita memerlukan langkah konkret. Pemerintah harus segera menyusun peta potensi pertanian berbasis data yang akurat untuk setiap kabupaten/kota,” ujar Ananda, Minggu (24/11/2024).
Menurutnya, database tersebut harus mencakup informasi tentang luas lahan, kualitas tanah, serta komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Langkah ini penting untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan lahan berjalan terarah dan efektif.
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) selama ini dikenal sebagai pusat produksi pangan Kaltim. Namun, Ananda menilai potensi wilayah lain juga tak kalah penting untuk digali. Ia menggarisbawahi perlunya pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir untuk pengelolaan sektor pertanian.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu atau dua daerah saja. Semua wilayah di Kaltim memiliki potensinya masing-masing, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan tepat,” ujarnya.
Salah satu solusi strategis yang ia dorong adalah pengembangan program food estate. Menurut Ananda, program ini dapat menjadi tonggak baru bagi swasembada pangan Kaltim sekaligus mendongkrak kesejahteraan petani lokal.
“Food estate bukan hanya soal meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi petani. Program ini harus didesain sedemikian rupa agar berpihak pada petani sebagai aktor utama ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang berpihak serta alokasi anggaran yang memadai untuk merealisasikan program tersebut.
Di tengah tantangan besar yang ada, Ananda optimis bahwa Kaltim mampu menjawab kebutuhan pangan IKN sekaligus menjadi model ketahanan pangan nasional. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini memerlukan sinergi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara soal memenuhi kebutuhan IKN, tetapi juga bagaimana menjadikan Kaltim sebagai inspirasi bagi daerah lain dalam hal kemandirian pangan,” tegas politisi PDIP tersebut.
Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan yang terarah, dan dukungan lintas sektor, Kaltim memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi penopang utama kebutuhan pangan IKN, tetapi juga membangun masa depan pertanian Indonesia yang lebih kuat.
Penulis : Reihan Noor
