Fajarnews.co, Samarinda – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi katalisator pertumbuhan pesat jumlah penduduk di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, lonjakan kebutuhan pangan yang menyertainya justru dihadapkan pada tantangan besar, terutama penurunan produksi padi akibat alih fungsi lahan.
Transformasi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertambangan menjadi salah satu penyebab utama. Alhasil, hingga kini, kebutuhan pangan di “Benua Etam” masih bergantung pada pasokan dari Jawa dan Sulawesi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim memang masih didominasi sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan. Namun, ia optimis bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, terlebih dengan luas wilayah yang memadai.
Ananda menyoroti perlunya langkah strategis berupa penyusunan data base komprehensif untuk memetakan kawasan pertanian di seluruh Kaltim. Menurutnya, data ini krusial untuk menyusun blueprint ketahanan pangan yang dapat mendukung IKN.
“Kita tidak punya data real terkait pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Apakah subur? Cocoknya ditanam apa? Dengan data base yang lengkap, kita tidak perlu bergantung pada daerah lain. Kaltim bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa daerah, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU), telah menjadi lumbung pangan. Namun, ia yakin daerah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik.
Menurut Ananda, pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir menjadi kunci. Ia menekankan pentingnya menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas, tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga provinsi dan pusat.
“Tahap pertama adalah membangun data base. Selanjutnya, pemerintah harus menjadikan ini program prioritas. Selain mengoptimalkan SDA, kita juga harus memastikan Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” tambahnya.
Ananda turut mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim. Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi solusi strategis menuju swasembada pangan, tentunya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
“Dengan kebijakan dan program yang terintegrasi, ditambah dukungan pemerintah pusat, saya yakin Kaltim bisa menjadi lumbung pangan yang mandiri di masa depan,” tutupnya.
Langkah konkret seperti pemetaan yang akurat, prioritas kebijakan pangan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi fondasi penting bagi Kaltim untuk menjadi kawasan penyangga pangan di era IKN.
Penulis : Reihan Noor
