Fajarnews.co, Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan daerah lainnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan proses investigasi berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman kebakaran yang masih dilakukan di sejumlah lokasi.
“Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman,” kata Listyo usai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Selain memadamkan api, polisi juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang diduga terlibat.
“Sekaligus juga tentunya kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Listyo memastikan kepolisian telah mengamankan sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan kasus karhutla. Namun, identitas mereka belum disampaikan kepada publik karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Artinya, beberapa nama sudah kita amankan,” kata Listyo.
Sementara itu, kondisi karhutla di Kalimantan terus mendapat perhatian karena jumlah titik panas masih tinggi. Data BNPB menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yakni 767 titik.
Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik, disusul Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik. Sementara Kalimantan Utara tercatat tiga titik panas.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mengambil langkah lebih serius menyikapi kondisi tersebut. Ia meminta karhutla di Kalimantan dipertimbangkan sebagai bencana nasional karena dampaknya telah mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat.
Daniel juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pendataan hotspot, tetapi memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengeluarkan instruksi kepada enam gubernur di wilayah prioritas Sumatera dan Kalimantan. Enam daerah tersebut yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.
Instruksi tersebut mencakup peningkatan pencegahan karhutla, patroli terpadu, pemantauan tinggi muka air tanah gambut, pembasahan lahan rawan terbakar, hingga pengawasan sekat kanal.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan posko pengendalian karhutla serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Langkah tersebut dilakukan di tengah ancaman penurunan kualitas udara akibat asap karhutla selama musim kemarau 2026.
