Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Selasa (19/05/2026) – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah memfokuskan langkah penanganan kemiskinan ekstrem dengan memetakan sekitar 13 ribu warga yang masuk kategori desil 1.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan data tersebut disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan kriteria yang ada, kelompok desil 1 merupakan kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau kemiskinan ekstrem.
“Pada saat Musrenbang kemarin disampaikan ada sekitar 13 ribu orang yang masuk ke dalam desil 1. Padahal sebelumnya berdasarkan data BPS, kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara tercatat 0 persen,” ujarnya.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemkab Kukar kini berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperoleh data by name by address masyarakat yang terdaftar dalam kategori tersebut.
Menurut Aulia, data rinci itu diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui persoalan utama yang dihadapi masyarakat, sehingga penanganan yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Kita ingin melihat sebenarnya apa permasalahannya sehingga yang bersangkutan masuk ke dalam desil 1. Dengan begitu intervensi yang dilakukan bisa lebih spesifik sesuai kondisi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan di Kukar tetap mengacu pada konsep Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan yang telah disepakati pemerintah daerah. Dalam implementasinya, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yakni charity dan empowerment.
Pendekatan charity dilakukan melalui bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja, seperti lanjut usia, anak yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya.
Sementara pendekatan empowerment atau pemberdayaan diberikan kepada masyarakat yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkembang melalui berbagai program pemerintah daerah.
“Kalau masyarakatnya masih bisa diberdayakan, maka kita lakukan empowerment dan disesuaikan dengan program-program yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Aulia menegaskan, penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan melibatkan seluruh sektor pemerintahan di lingkungan Pemkab Kukar.
“Bukan hanya satu dinas yang berperan. Semua dinas harus terlibat. Kita cari tahu dulu masalahnya apa, lalu kita tangani secara spesifik sesuai persoalan yang dialami masyarakat,” tegasnya.
