Fajarnews.co,SAMARINDA — Nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, belakangan semakin ramai diperbincangkan publik. Mulai dari polemik mobil dinas mewah, isu anggaran rumah jabatan, hingga gaya kepemimpinannya yang disebut berbeda dari kepala daerah pada umumnya, membuat sosok Rudy terus menjadi perhatian di tingkat daerah maupun nasional.
Di tengah berbagai kontroversi yang sempat mencuat, Rudy Mas’ud dinilai membawa pola kepemimpinan ala dunia korporasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengamat politik Tony Rosyid menyebut Rudy menerapkan sistem kerja berbasis target dan evaluasi ketat seperti yang biasa diterapkan di perusahaan swasta.
Menurutnya, sebelum terjun ke dunia politik, Rudy dikenal sebagai pengusaha yang membangun sejumlah bisnis di sektor pelayaran, galangan kapal, hingga penyimpanan minyak. Pengalaman tersebut disebut memengaruhi cara Rudy memimpin birokrasi di Kaltim.
“Rudy membawa standar kerja berbasis KPI atau Key Performance Indicator ke pemerintahan. Semua kinerja OPD diminta terukur, mulai dari proses kerja, capaian program, hingga penggunaan anggaran,” tulis Tony Rosyid dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Model kepemimpinan itu disebut membuat ritme kerja ASN di lingkungan Pemprov Kaltim berubah drastis. Setiap pekan, Rudy dikabarkan rutin menggelar briefing evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau perkembangan program dan target kerja.
Di sisi lain, gaya kepemimpinan yang tegas tersebut juga dinilai memunculkan ketidaknyamanan di internal birokrasi. Sejumlah kebocoran informasi terkait anggaran dan kebijakan pemerintah daerah disebut muncul di tengah dinamika tersebut.
Nama Rudy sebelumnya sempat menjadi sorotan nasional setelah muncul isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Polemik itu bahkan sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto. Namun Pemprov Kaltim kemudian membatalkan pengadaan kendaraan tersebut.
Selain itu, isu mengenai renovasi rumah dinas hingga anggaran laundry juga ramai dibahas publik di media sosial. Pemprov Kaltim telah memberikan klarifikasi dan menyebut sebagian informasi yang beredar merupakan disinformasi atau salah persepsi terhadap rincian anggaran.
Di tengah kontroversi tersebut, Rudy tetap fokus menjalankan sejumlah program prioritas yang menjadi agenda utamanya di Kaltim. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis SMA hingga kuliah S1–S3 bagi warga ber-KTP Kaltim, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan akses jalan menuju Mahakam Ulu yang sebelumnya dikenal terisolasi akibat kondisi jalan yang rusak dan belum memadai.
Tak hanya itu, Rudy juga disebut mulai menertibkan potensi penerimaan daerah dari sektor tambang, migas, hingga aktivitas kapal tongkang batu bara di wilayah Kalimantan Timur. Langkah itu dinilai membuat sejumlah pihak yang selama ini menikmati celah pengelolaan sektor tersebut mulai terusik.
Di lingkungan legislatif, kebijakan pemangkasan sebagian anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD juga disebut memicu ketegangan politik. Rudy menilai anggaran tersebut perlu diarahkan ke program prioritas yang lebih terukur dan berdampak luas bagi masyarakat.
Meski menuai pro dan kontra, Rudy Mas’ud disebut tetap berkomitmen melakukan perubahan di Kalimantan Timur. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menegaskan tidak ingin hanya menjadi gubernur tanpa menghadirkan perubahan nyata bagi daerah yang dipimpinnya.
