Fajarnews.co,Kutai Kartanegara, Senin (20/04/2026) – Puluhan mahasiswa dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Aksi tersebut disebut-sebut bakal menjadi salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan guna menyampaikan berbagai aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, mengungkapkan pihaknya telah merampungkan konsolidasi internal dan sepakat bergabung dalam aksi tersebut. Dari Kukar, sedikitnya 50 mahasiswa akan diberangkatkan.
“Perkiraan paling sedikit 50 orang yang ikut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peserta aksi berasal dari berbagai kalangan mahasiswa di wilayah Kukar. Meski demikian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Menurutnya, seluruh peserta diharapkan tetap fokus pada substansi tuntutan yang disuarakan di lapangan.
“Kami ingin teman-teman tetap fokus pada substansi saat aksi,” katanya.
Zulkarnain juga menegaskan bahwa seluruh pihak menginginkan demonstrasi berjalan aman dan kondusif, tanpa diwarnai kericuhan.
“Tidak ada yang menginginkan keributan di Kaltim,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Kukar membawa sejumlah isu, baik yang menjadi tuntutan bersama aliansi tingkat provinsi maupun persoalan spesifik daerah. Di antaranya evaluasi kinerja gubernur, penolakan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penguatan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Kaltim.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan Gratispol dan maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah.
Rencananya, massa dari Kukar akan berkumpul di kampus Unikarta sebelum bertolak menuju Samarinda sekitar pukul 09.00 WITA. Aksi akan dipusatkan di kawasan Islamic Center Samarinda, kemudian dilanjutkan dengan long march ke kantor DPRD Provinsi Kaltim dan berakhir di Taman Samarinda.
“Dari Kukar, fokus utama kami pada kebijakan Gratispol dan tambang ilegal,” pungkasnya.
