Fajarnews.co,SAMARINDA – Polemik rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di Kalimantan Timur kembali mencuat setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah oleh kepala daerah.
Sindiran tersebut disebut-sebut mengarah pada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena rencana penggunaan mobil dinas dengan nilai fantastis.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara. Ia bahkan mencontohkan kendaraan operasional presiden yang menggunakan Maung, kendaraan taktis produksi dalam negeri dengan harga sekitar Rp1 miliar.
Pernyataan tersebut memicu kembali perbincangan di masyarakat mengenai penggunaan fasilitas pejabat daerah yang dinilai harus lebih mengedepankan efisiensi.
Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengembalian kendaraan dinas sebenarnya telah dilakukan lebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini dan administrasinya sudah selesai pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Dengan mendengarkan banyaknya aspirasi masyarakat serta melihat situasi dan kondisi yang ada, kami memutuskan untuk mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang rencananya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Rudy juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ia memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan sosial.
Saat ini, ia mengaku menjalankan aktivitas kedinasan menggunakan kendaraan yang tersedia maupun kendaraan pribadi, termasuk saat melakukan kunjungan lapangan.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan agar tahu apa saja yang perlu dibenahi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rudy turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika kebijakan sebelumnya sempat menimbulkan polemik.
