Fajarnews.co, Kutai Kartanegara – Keterbatasan kas daerah akibat belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi pembayaran sejumlah proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski demikian, pemerintah daerah memastikan tetap berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai kemampuan keuangan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan pada prinsipnya akan dibayarkan, sepanjang ketersediaan anggaran mencukupi.
“Kita usahakan sepanjang uangnya tercukupi, akan kita bayarkan semuanya. Kalau tidak mencukupi, maka akan dibayarkan secara bertahap,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran proyek akan mempertimbangkan rekomendasi dari perangkat daerah (PD) terkait, mengingat masing-masing OPD lebih mengetahui progres dan status pekerjaan yang telah diselesaikan.
Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari belum terpenuhinya dana transfer kurang bayar dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
“Anggaran kurang bayar itu sebenarnya adalah hak kita. Karena belum sepenuhnya dibayarkan, maka otomatis mempengaruhi kemampuan pembiayaan kegiatan yang sudah direncanakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kewajiban pembayaran tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, karena secara aturan termasuk dalam kategori belanja wajib.
“Kalau nanti ada uang, belanja wajib itu harus kita prioritaskan untuk dibayarkan,” tegasnya.
Pemkab Kukar pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, untuk memastikan kejelasan penyaluran dana serta langkah kebijakan lanjutan yang akan diambil. (jnl)
